Pemerintah Yunani menutup media broadcast milik negara, Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) dan menyebutnya sebagai "pengeluaran yang sia-sia".

Pemirsa televisi telah menyaksikan siaran berita di saluran tersebut menjadi hitam pada Selasa malam.

Semua karyawan telah ditangguhkan sambil menunggu re-organisasi. Ribuan orang menggelar protes terhadap keputusan yang dibuat di luar markas ERT tersebut.

 Ini adalah langkah terbaru dalam memotong anggaran belanja dan Klik kenaikan pajak yang bertujuan untuk mengeluarkan negara tersebut dari resesi.

"ERT merupakan kasus besar yang menunjukan kurangnya transparansi dan pemborosan yang luar biasa. Ini berakhir sekarang," kata juru bicara pemerintah Simos Kedikoglou sebelumnya.

Sementara semua karyawan 2.500 akan dipecat. Dia menambahkan mereka akan dibayar kompensasi dan akan dapat mengajukan permohonan untuk bekerja ketika perusahaan tersebut diluncurkan kembali dengan skala yang lebih kecil.

Salah satu Kepala Desk ERT Odin Linardatou mengatakan pengumuman membuat para wartawan terkejut.

"Kami sangat terkejut, kita marah," katanya. "Keberatan saya dalam praktek demokrasi adalah bahwa Yunani tidak akan memiliki lembaga penyiaran publik."

Polisi anti huru hara telah dikerahkan di Athena saat ribuan orang telah berkumpul di luar markas ERT untuk memprotes keputusan tersebut.

Serikat Jurnalis Athena melakukan himbauan 48 jam protes untuk menentang keputusan ini.

Pegawai ERT Vayia Valavaki mengatakan pemerintah mencoba untuk 'menakut-nakuti' rakyat.

"Saya sekarang adalah ibu satu anak yang menjadi pengangguran," katanya. "Bagaimana sebetulnya negara ini melindungi saya? Mengapa mereka meninggalkan saya tanpa pekerjaan?"

ERT, yang mulai siaran pada 1938 didanai oleh dana langsung sebesar 4,30 euros atau sekitar U$6 yang dibayarkan secara bulanan bersamaan dengan tagihan elektronik.

Perusahaan ini mengelola tiga TV domestik, empat radio nasional, serta radio regional dan layanan media internasional, Voice of Greece.

Sumber : bbc

RMOL. Serangkaian serangan yang diluncurkan Israel ke Jalur Gaza diduga merupakan manuver politik Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Israel untuk memenangkan pemilu yang akan digelar pada 22 Januari 2013 nanti.

Dugaan ini semakin kuat karena perang melawan Palestina di Jalur Gaza kerap terjadi jelang pemilu Israel dimulai. Pada konflik 2008-2009 misalnya, Israel melakukan serangan mendadakh hanya 6 minggu sebelum pemilu berlangsung. Dan hasil pemilu pada saat itu menempatkan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel.

Bagi pengamat konflik Jalur Gaza, Mukhaimer Abu Saada, operasi Gaza terkini ini adalah rangkulan kesuksesan Netanyahu dalam mendulang dukungan pada pemilu Januari nanti.

"Netanyahu dasarnya ingin menang lagi dalam Pemilu nanti, dan kini dia punya tiket emas di tangannya," katanya seperti dilansir AP (Minggu, 18/11).

Sebuah survei oleh firma riset Smith untuk harian Jerusalem Post, mengindikasikan jika Pemilu dilaksanakan kini, Netanyahu dengan Partai Likud dan Lieberman dari Partai Yisrael Beitenu akan memenangkan 37 kursi dari total 120 kursi parlemen.

Selain itu ada beberapa motif lain dibalik serangan Israel seperti percobaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melihat reaksi Amerika setelah Barack Obama terpilih untuk kedua kalinya. Apakah Obama akan konsisten membela Israel atau justru mereposisi hubungan Amerika dengan Palestina?.

Serangan ke Gaza juga dianggap sebagai upaya Israel memancing reaksi Iran yang merupakan kekuatan besar di balik Hamas dan merupakan musuh terbesar Israel.[ian]