Jakarta: Pascakasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah petinggi RI, pemerintah terlihat lamban merespon bentuk pelanggaran yang terjadi. Reaksi dan luapan emosi yang lebih spontan justru terlihat dari kalangan yang bergerak di dunia maya.

Beramai-ramai para peretas Indonesia menyerang situs-situs Australia. Serangan-serangan siber itu tidak bermaksud merusak sistem operasi situs-situs Australia.

Tindakan yang dikenal sebagai cyber attack tersebut hanya bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuan kaum muda Indonesia untuk mengusik 'kenyamanan' negara tetangga dibelahan selatan nusantara itu.

Tindakan para peretas muda itu disatu sisi menunjukkan terusiknya nasionalisme anak bangsa. Namun, disisi lain, serangan siber itu memicu terjadinya serangan balasan dari pihak Australia terhadap sejumlah situs Indonesia. Kondisi ini akhirnya meletupkan perang siber kecil antara kedua negara yang menunjukkan infrastruktur IT Indonesia belum siap untuk menangantisipasi potensi kondisi di atas.

Fakta-fakta diatas mendorong Komunitas Gita Indonesia bersama Indonesia Cyber Defence Institute (ICDI) Yogyakarta menggelar diskusi yang menghadirkan kalangan blogger dan komunitas kreatif Yogyakarta bertempat di Plataran Mataram, Jalan Veteran, Umbulharjo, Yogyakarta, Kamis (5/12) silam.

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Pepih Nugraha  (pengelola Kompasiana), Imanuel More (pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting – ARSC) dan Aat Sadewa (Peneliti Senior Indonesia Cyber Defence Institute – ICDI) dengan mengambil tema "Memperjuangkan Indonesia di Dunia Maya". 

Pepih yang juga redaktur harian Kompas ini menilai di era globalisasi ini perang siber memang tak bisa dihindari lagi. Indonesia juga merupakan pasar sekaligus pemain yang sangat potensial di dunia IT.

Saat ini perang non konvensional seperti halnya perang siber harus menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Apalagi anak-anak muda Indonesia cukup berbakat untuk menguasai sektor IT ini.

Sementara pengamat politik Imanuel More dari ARSC menilai kebangkitan partisipasi para peretas dalam isu-isu public tidak terhindarkan di era demokrasi. “Keberadaan sosial media sebagai salah satu aspek keterlibatan publik menjadi signifikan ketika institusi-institusi demokrasi tidak bekerja baik dalam membela kepentingan nasional," kata More melalui siaran pers yang diterima.

Pada tingkat domestik, kebangkitan mereka terlihat ketika menyerang dan mengkritisi para pemimpin lokal atau nasional yang tidak becus dan tidak populer. “Sementara, pada tingkat internasional, keterlibatan mereka muncul ketika melihat negara melemah saat membela kepentingan dan kebanggaan kita sebagai suatu Negara-bangsa“, jelas More.

Sementara itu, peneliti senior ICDI, Aat Sadewa menilai agar sebaiknya negara segera memperhatikan para pelaku perang siber di Indonesia. Pelaku siber juga sebaliknya untuk bisa menahan diri untuk tidak menyerang negara lain. 

“Sudah saatnya Negara mulai merangkul dan memfasilitasi kelompok-kelompok peretas dan pelaku perang siber untuk menyatukan kekuatan, agar mereka tidak bertindak sporadis dan partikularistik, serta agar energi mereka dialihkan justru untuk memperkuat sistem pertahanan IT Indonesia sendiri, bukan menyerang Negara lain”.

Aat mengingatkan hal ini penting untuk diprioritaskan mengingat citra para peretas Indonesia yang kerap negatif di mata komunitas internasional karena sering mengganggu atau menghancurkan sistem orang lain dibanding membangun atau meningkatkan inovasi sistem pertahanan IT kita sendiri. 

Gita Indonesia adalah jaringan strategis masyarakat sipil organik yang bertujuan untuk mengadvokasi kepentingan nasional dari berbagai aspek khususnya di era globalisasi. Koordinator Gita Indonesia, Reza Fahlevi menyatakan, organisasinya memulai gerakannya dari Yogyakarta mengingat kota tersebut adalah basis kekuatan kaum republikan ( Metronews )