JAKARTA (BP) - Polemik tentang boleh tidaknya polisi perempuan alias Polwan memakai jilbab menemukan titik terang. Kapolri Jenderal Sutarman memberikan izin bagi para polwan untuk mengenakan jilbab. Meski masih berupa ucapan lisan, pernyataan Kapolri tersebut memberikan angin segar pagi para Polwan yang ingin mengenakan jilbab saat berdinas.

Izin tersebut disampaikan Sutarman setelah beramah tamah dengan wartawan di Mabes Polri kemarin. Menurut dia, mengenakan jilbab merupakan hak asasi setiap perempuan muslim apapun profesinya. “Saya sudah sampaikan kepada anggota, kalau misalnya ada anggota yang mau pakai (jilbab), silahkan,” ucapnya.

Polwan yang ingin berjilbab harus menyediakan sendiri. Mabes Polri belum menyediakan anggaran untuk pengadaan jilbab. Sebab, pada dasarnya penggunaan jilbab memang belum diatur dalam Perkap tentang seragam Polri.

Untuk membeli jilbab pun, Sutarman menyarankan agar sesuai dengan seragam dinas. Sudah ada beberapa contohnya, terutama yang dikenakan oleh polwan di jajaran Polda Aceh. “Mulai besok (hari ini, red), kalau ada yang mau pakai (jilbab) saat tugas, tidak masalah,” kaa mantan Kapolda Kepri itu.

Sebenarnya, penggunaan jilbab sudah banyak dilakukan oleh polwan di berbagai daerah. Namun, hingga saat ini penggunaannya masih terbatas. Hanya polwan-polwan yang berdinas di Intel dan Reserse yang mengenakan jilbab, karena mereka tidak terikat dengan aturan seragam dinas. Dalam tugas sehari-hari mereka tidak pernah mengenakan seragam cokelat Bhayangkara.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyambut baik gebrakan Sutarman. Anggota Kompolnas Hamidah Abdurrachman menyebut pernyataan tersebut sebagai keputusan yang bijak.

Tentunya, keputusan itu sangat melegakan para polwan yang ingin menjalankan perintah agama. Keputusan lisan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konktret.

“Perlu penjelasan apakah (polwan berjilbab) menggunakan rok panjang atau celana panjang” ini bebas atau hanya berlaku untuk non uniform” Harus jelas,” ujarnya. Kemudian, pada anggaran 2014, Polri diminta menyediakan alokasi dana khusus untuk membuat seragam polwan yang dilengkapi jilbab.

Yang mendesak untuk segera dibuat setelah pernyataan tersebut adalah aturan tertulis. Misalnya, membuat Perkap tentang seragam Polri muslimah. Yang dibahas terutama pada desain. “Paling tidak, apabila belum ada operkap, pakai surat edaran yang berisi ketentuan-ketentuan umum agar jelas,” katanya.

Keputusan Sutarman kemarin disambut gembira polwan di sejumlah daerah. Di Surabaya, Kasubbaghumas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti menyebut di jajarannya sudah cukup banyak polwan yang ingin berjilbab.

Bahkan sebagian di antara mereka sudah berjilbab saat sedang tidak berseragam dinas. “Tentu kebijakan bapak Kapolri ini disambut baik oleh teman-teman polwan,” ujarnya, kemarin. (byu/ca)